BUPATI MBD IKUTI MUSRENBANG RKPD PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 SECARA ONLINE

By admin15 15 Apr 2020, 12:39:11 WIB Pemerintahan
BUPATI MBD IKUTI MUSRENBANG RKPD PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 SECARA ONLINE

Tiakur – malukubaratdayakab.go.id – Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2021 yang dipimpin oleh Sekretaris  Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, ST, MT dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail diikuti oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku, Pimpinan OPD terkait se-Provinsi Maluku serta Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan  dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Selasa (14/4/2020). Turut hadir dalam video conference musrenbang hari ini Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th, Noach, S.T dan didampingi Sekretaris Daerah Kab. MBD, Drs. Alfonsius Siamiloy, M.Si, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPBD, Kepala Bagian Administrasi Rakyat , Sekretaris Dinas Sosial Kab. MBD  yang bertempat di Ruang Kerja Bupati MBD.

Dalam arahannya Gubernur Maluku menyampaikan bahwa musrenbang ini  dilaksanakan untuk pembahasan perencanaan anggaran tahun 2021 dan upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 serta upaya antisipasi dampaknya kedepan maka disampaikan beberapa point penting sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan tahun 2021 yaitu pertama, mencermati ekonomi dunia akibat pengaruh Covid-19 yang berdampak terhadap ekonomi nasional dan ekonomi Maluku maka seluruh target makro ekonomi yang telah ditetapkan perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi terkini untuk perbaikan ekonomi rakyat. Kedua, pergeseran APBD dalam rangka penanganan Covid-19 harus tepat sasaran dan meresponi kebutuhan masyarakat. Ketiga, seluruh langka ASN, TNI dan Polri harus dipastikan memberikan dukungan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai bentuk dukungan “potong pele” penyebaran Covid-19. Keempat, khusus untuk musrenbang hari ini untuk perencanaan tahun 2021 seluruh rumusan kesepakatan program dan kegiatan hasil rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan difokuskan pada penanganan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan akibat penyebaran wabah Covid-19 serta memperbaiki dan mendukung penyelengggaraan pelayanan dasar.

Baca Lainnya :


Lebih lanjut Gubernur mengatakan Musrenbang Tahun 2020 ini sangat menguras energi dan membutuhkan adaptasi pemikiran untuk menyusun rencana kerja pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2021 Dibawah tema : Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Peningkatan SDM Unggul, Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Penguatan Konektivitas Secara Berkelanjutan maka perlu mempertimbangkan alokasi biaya tertentu secara spesifik untuk mengatasi efek lanjutan dari wabah Covid-19 kata Gubernur diakhir arahannya.

Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, ST dalam sesi tanya jawab menyampaikan bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya akan konsisten untuk melaksanakan semua upaya dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten MBD, salah satu langkah yang telah diambil yaitu membatasi penumpang dari Kota Ambon yang akan masuk ke wilayah MBD.  Selanjutnya ditanyakan terkait dengan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri  Keuangan tentang relokasi anggaran. Melihat asumsi pendapatan  dan variabel yang jauh berubah apakah hanya dengan Perkada ataukah melakukan Perubahan APBD agar payung hukum yang digunakan lebih kuat dan jelas. Dan berikutnya tentang relokasi dana Pilkada Tahun 2020 untuk pencegahan penyebaran Covid-19.


Menurut penjelasan Narasumber  dari  Staf Ahli Bidang Administrasi dan Pelayanan Publik Kemendagri bahwa Kementerian Dalam Negeri sudah secara cepat memberikan payung hukum kepada daerah agar dapat menggunakan anggaran yang tersedia untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.  Sesuai SKB Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dan  Inpres No 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah dengan intinya setiap Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang ada pada belanja tidak terduga untuk segera merevisi Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun 2020 tanpa harus terlebih dahulu melakukan revisi RKPD tahun 2020 dan revisi APBD Tahun Anggaran 2020. Untuk dana Pilkada, saat ini KPU sudah melakukan penundaan untuk 4 tahap pelaksanaan pilkada 2020 dan anggaran dana pilkada dapat digunakan bagi pencegahan penyebaran Covid-19. Kalwedo… (Diskominfo-MBD)





Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment