Bupati MBD kunjungi Letti : “Biarlah rakyat memilih Kepala Desa sesuai hati nuraninya, sebagai Bupati, saya tidak akan intervensi”

July 19, 2019 6:12 am

Pulau Leti, malukubaratdayakab.go.id ̶ setelah melaksanakan kunjungan di Pulau Moa, Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Th. Noach, S.T didampingi ketua TP. PKK Kabupaten MBD Ny. Rely Noach, Camat Letti beserta Ketua TP. PKK Kecamatan Letti, Forkopincam Letti  beserta pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, melaksanakan kunjungan kerja (kunker) selama dua hari di Kecamatan Letti.

 

Pada Rabu, 17 Juli 2019, Bupati dan rombongan tiba di Letti, terlebih dahulu menerima sambutan selamat datang dari Forkopincam Letti dan warga Desa Batumiau dengan ritual adat suguhan “Siri pinang dan sopi”, tarian adat, dan pantun adat. Selanjutnya Bupati dan rombongn melanjutkan perjalanan ke Desa Tutuwaru, Desa Nuwewang, Desa Tomra dan Desa Tutukey,. Pada hari berikutnya kunker dilanjutkan ke Desa Luhulely, Desa Laitutun dan Desa Batumiau sebelum kembali ke Tiakur. Penghormatan adat yang sama juga dilaksanakan oleh setiap Desa hingga berakhirnya kunker. Ini menunjukan bahwa tatanan adat MBD khusunya di Pulau Letti tetap terjaga dengan baik hingga hari ini.

Dalam kesempatan ini, Bupati MBD baik secara pribadi dan keluarga menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada segenap warga Kecamatan Letti atas dukungan doa dan dukungan politik hingga dirinya bisa dipercaya sebagai Bupati MBD melanjutkan sisa masa jabatan hingga 2021 nanti.

 

Lewat sambutan dan dialog dengan masyarakat, Bupati MBD menjelaskan 3 program pemberdayaan masyarakat dalam jangka pendek, yang pertama dengan cara meningkatkan konsumsi pangan lokal yaitu jagung. Dilakukan konversi beras ke jagung, tiap PNS (Pegawai negeri Sipil) mendapat jatah jagung kurang lebih 10 kg, jagung yang dibeli harus asli jagung lokal dari petani MBD yang pembeliannya bersumber dari potongan tunjangan beras PNS.

Program kedua adalah  menggalakkan pemakaian tenun khas MBD dengan cara mewajibkan setiap  PNS pada tiap hari Kamis mengenakan batik dari tenun MBD yang corak dan motif batiknya bersumber dari  corak tenun dari seluruh kecamatan, dan yang ketiga adalah penggunaan topi  dari anyaman daun koli.

Semua program ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati MBD pada tahun 2019 ini. PNS di  Kabupaten MBD sejumlah kurang lebih 3000 orang, maka dengan bergulirnya program ini setidaknya dalam setahun butuh 360 ton jagung lokal dari rakyat, 3000 potong kain tenun bermotif MBD dari seluruh kecamatan yang coraknya telah dibagi ke tiap OPD, serta ribuan topi daun koli, Pasar dari ketiga produk ini adalah PNS, “jadi saling menghidupi” kata Bupati mengistilahkan.

Dengan program jangka pendek ini diharapkan merangsang petani dan perajin tenun dan anyaman termotivasi meningkatkan produksinya. Dengan demikian bukan hanya menaikkan pendapatan rakyat utamanya petani jagung, perajin tenun dan anyaman tapi juga makin menghidupkan kearifan lokal budaya khas MBD yakni anyaman daun koli dan khususnya tenun yang sudah mulai langka.

Dalam kesempatan lain, Bupati melakukan tanya jawab dengan masyarakat yang pada intinya sebagian besar seputar permasalahan infra struktur misalnya akses jalan yang rusak parah  menghubungkan Desa Nuwewang ke Desa Tutuwaru, juga Desa Batumiau ke Desa Luhulely, masalah pendidikan, layanan kesehatan, sarana air bersih serta akses komunikasi telpon seluler.

Menjawab pertanyaan warga tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades,) Bupati menjelaskan “Dalam waktu dekat ini saya akan menetapkan hasil screening (ujian tulis dan wawancara) calon Kepala Desa, kemarin saya tunda dulu karena saya melihat ada kekuatan politik tertentu yang mencoba mempengaruhi jalannya pemilihan Kepala Desa,  saya tidak mau ada intervensi politik dalam pemilihan Kepala Desa, dan saya tidak mau rakyat dikorbankan karena kepentingan politik orang orang tertentu, Kepala Desa harus punya legitimasi yang kuat, Kepala Desa yang terpilih harus benar benar dipilih oleh rakyatnya tanpa tekanan atau intervensi dari luar, biarlah rakyat memilih Kepala Desa sesuai hati nuraninya, sebagai Bupati saya tidak akan intervensi, ,” demikian kata Bupati.

Secara kolektif masa tugas Kepala Desa (Kades) di tujuh Desa pada kecamatan Leti telah berakhir secara  bersamaan pada 2019 ini dan  sesuai aturan perundangan yang berlaku,  Bupati menunjuk PNS  untuk melaksanakan tugas sebagai penjabat kepala desa yang masa baktinya akan berakhir hingga dilantiknya Kepala Desa terpilih.

Pada kunker ini juga diikutsertakan tim Dukcapil Kabupaten MBD yang siap melayani masyarakat secara langsung di desa dalam pelayanan dokumen administrasi kependudukan.

Mengakhiri kunker Bupati di Desa Batumiau, masih menyoal tentang berita pemusnahan Sopi di Mapolres MBD, Bupati menjelaskan “Saya ini Kepala Soa, sebelum jadi Bupati, saya sudah jadi Kepala Soa, senjatanya Kepala Soa itu “Sopi”, jadi bagaimana mungkin saya tidak menjunjung tinggi adat di MBD. Sopi yang dimusnahkan itu adalah barang bukti sitaan dari Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD) Polres MBD, jadi bukan sopi yang disita dari rumah rumah, dan saat itu bukan hanya cuma sopi saja, ada juga produk kadaluarsa lain yang disita dan itu setiap tahun ada kegiatan pemusnahan, bukan baru sekarang dimusnahkan, sopi sitaan itu menurut hukum tidak boleh dikonsumsi atau dijual lagi tapi harus dimusnahkan, oleh karena itu supaya masyarakat kita bisa aman dalam menjual sopi ke luar wilayah MBD, saya akan dorong supaya sopi ini dilegalkan, dijadikan bahan baku produk lain yang dikelola secara industri sehingga kadar alkoholnya bisa dikendalikan,  maka produk dari sopi dengan aman bisa dipasarkan keluar wilayah MBD dan saat ini saya sedang berupaya cari investor untuk masuk sebab kita juga perlu pikirkan bukan hanya cara memproduksinya tapi juga cara memasarkannya” demikian terang Bupati. (heman suitela – diskominfo mbd)

Bupati MBD didampingi Ketua TP. PKK Kabupaten MBD, Ny. Rely Noach mengenakan topi dari anyaman daun koli dan tenun MBD khas Desa Luhulely
(Dok : Herman Suitela – Diskominfo MBD)

Bagikan artikel ke :