Dinas PMD Kabupaten MBD gelar Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kepala Desa.

September 19, 2019 6:25 am

Kaiwatu – malukubaratdayakab.go.id – Dalam rangka Integrasi PJM Pro Aksi (Program Jangka Menengah Program Air Minum dan Sanitasi) dan RKM (Rencana Kerja Masyarakat) ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten MBD (Maluku Barat Daya) menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kepala Desa, pada Rabu (18/9/2019) bertempat di Aula Penginapan Michele Celine – Kaiwatu.

Kegiatan ini di buka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten MBD, Ir. Lambertus S. Leha mewakili Bupati Maluku Barat Daya, hadir pula dalam acara kegiatan ini Pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau yang mewakili, pemateri/narasumber, serta undangan lainnya.

Di awal sambutannya, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten MBD menyampaikan bahwa  “Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum yang bersih dan kesehatan lingkungan merupakan hal yang mendasar dan menjadi agenda pokok kebijakan pembangunan negara serta komitmen bersama di tingkat internasional dalam millenium development goals (MDGS), agar tercapai universal akses pada tahun 2019, dibutuhkan harmonisasi dalam kebijakan dan sinergitas dalam berkoordinasi agar efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dapat tercapai.”

Hal di atas sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Lanjut dari itu, Asisten III Bidang Adminstrasi Umum Setda Kabupaten MBD menyampaikan bahwa sebagai dukungan terhadap kewenangan desa khususnya pemenuhan terhadap pengelolaan air minum berskala desa, pengelolaan lingkungan permukiman masyrakat desa dan pembinaan kesehatan masyarakat, serta upaya mencapai universal akses air minum dan sanitasi tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PDTT, dan Kementerian PPN/BAPPENAS bersama-sama membangun program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis Pamsimas di wilayah perdesaan dan pinggiran kota yang di dukung oleh Word Bank.

Sebagai dokumen usulan bagi pelaksanaan program Pamsimas, setiap desa yang membutuhkan dukungan terhadap program air minum dan sanitasi wajib menyusun RKM yang merupakan dokumen usulan bagi upaya mewujudkan Desa Pamsimas. Dokumen lainnya yang harus disusun oleh calon Desa Pamsimas adalah PJM Pro Aksi. (diskominfombd)


Bagikan artikel ke :