Pembukaan Transportasi Laut Dengan Pembatasan Adalah Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di MBD

By admin15 06 Agu 2020, 09:08:48 WIB Pemerintahan
Pembukaan  Transportasi Laut Dengan Pembatasan Adalah Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di MBD

Tiakur-malukubaratdayakab.go.id- Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya dalam penanganan  Covid-19 tetap mengacu pada kebijakan dan regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Disamping itu juga Pemda terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam upaya-upaya percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. MBD, Drs. A. Siamiloy, M.Si, dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya saat ini berada pada Zona Hujau (daerah tanpa resiko), namun mengingat pandemi Covid-19 ini belum berakhir maka masyarakat diharapkan tetap beraktivitas seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan yakni selalu menggunakan masker selama berada diluar rumah, tidak berkerumun, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Dengan kondisi Maluku Barat Daya sekarang ini, masyarakat diharapkan untuk tidak takut berlebihan tetapi harus tetap waspada, tidak lalai dan ceroboh dalam melakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19. Kesadaran dalam melakukan protokol kesehatan akan membantu kita dan keluarga kita serta orang disekitar kita agar tidak tertular Covid-19.

Baca Lainnya :

Kabupaten Maluku Barat Daya sekarang ini sedang berada pada masa persiapan menuju adaptasi kebiasaan baru yang dimulai dengan dibukanya kembali tempat-tempat ibadah maupun sekolah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitasnya.

Guna mendorong terbukanya akses wilayah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjamin terlaksananya pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan umum, maka akses transportasi secara bertahap terus dibuka. Pembukaan transportasi udara dengan frekuensi penerbangan paling banyak 2 (dua) kali seminggu serta pembukaan transportasi laut dengan jumlah penumpang yang masih dibatasi. Pembukaan akses transporatsi ini tetap dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan sebagai upaya memutuskan rantai  penyebaran Covid-19.

Kebijakan pembukaan transportasi laut dalam masa persiapan adaptasi kebiasaan baru ini menjadi pilihan yang sulit, namun Pemerintah Daerah telah berupaya secara bertahap untuk membuka akses transportasi laut dengan mengangkut orang dari wilayah-wilayah dengan tingkat konfirmasi positif Covid-19 tinggi  atau yang termasuk dari Zona Kuning (wilayah dengan tingkat resiko rendah), Zona Orange (wilayah dengan tingkat resiko sedang) serta Zona Merah (wilayah dengan tingkat resiko tinggi).

Terkait dengan jumlah orang yang diangkut oleh sarana angkutan laut dari daerah yang tingkat konfirmasi positif Covid-19 cukup tinggi hanya dibatasi 30 orang. Hal ini dilakukan mengingat sampai saat ini di sebagian besar wilayah (pulau-pulau) masih terjadi reaksi penolakan masyarakat terhadap masuknya kapal yang mengangkut penumpang dari wilayah-wilayah ini. Dikarenakan keterbatasan fasilitas dan layanan kesehatan di pulau-pulau. Apabila orang dari wilayah dengan tingkat konfirmasi positif Covid-19 cukup tinggi dalam jumlah besar datang ke wilayah (pulau-pulau) di Maluku Barat Daya maka peluang penyebaran virus corona akan besar pula.

Ketua Harian menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah mewajibkan pengurusan Surat Keterangan Ijin Masuk (SKIM) sebelum datang ke Maluku Barat Daya guna memberikan kepastian bahwa mereka yang datang adalah betul-betul sesuai dengan jumlah 30 (tiga puluh) orang yang telah memperoleh SKIM. Disamping itu untuk mencegah adanya pihak-pihak tertentu yang dapat menggunakan kewenangan dan pengaruhnya untuk memuat lebih dari 30 orang yang akan masuk ke wilayah Maluku Barat Daya serta mencegah mereka yang dapat melakukan tindakan tidak terpuji untuk membisniskan jumlah kuota 30 (tiga puluh) orang   yang disetujui untuk datang ke Maluku Barat Daya.

Berkaitan dengan adanya pembatalan keberangkatan KM. Cantika Lestari 99 adalah keputusan sepihak operator angkutan laut walaupun Pemerintah Daerah telah bersedia memfasilitasi untuk menerbitkan Surat Keterangan Ijin Masuk (SIKM) bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket. Pihak operator melakukan pembatalan setelah menyadari ada prosedur yang dilanggar sebelum melakukan penjualan tiket ke MBD. Disamping itu memberikan kesempatan kepada seluruh pelaku perjalanan menyiapkan dokumen keberangkatan yang dipersyaratkan.

“Kita semua diharapkan untuk dapat mengedukasi masyarakat dengan berita yang benar dan tidak mempercayai berita yang berasal dari sumber yang tidak resmi (hoax) serta memberikan dukungan penuh bagi upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Maluku Barat Daya” diakhir keterangannya. Kalwedo. (DKI)

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment