RAPAT KERJA BNPP DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

By admin15 23 Mar 2021, 17:20:37 WIB Pemerintahan
RAPAT KERJA BNPP DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Tiakur-malukubaratdayakab.go.id- Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Maluku Barat Daya, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, menggelar rapat kerja dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Senin (22/3/2021). Hadir dalam rapat kerja ini, Dr. Robert Simbolon, MPA, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, sekaligus menjabat sebagai Plt. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, S.T, Asdep Pengelolaan Lintas Batas Negara, BNPP, Asdep Infrastruktur Ekokesra,BNPP,  Kalpores MBD,  Dandim 1511/Pulau Moa, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD Lingkup Pemda Kab. MBD serta  Para Camat yang bertugas di kecamatan perbatasan.

Rapat kerja ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BNPP dalam mewujudkan pembangunan di kawasan perbatasan Negara Republik Indonesia melalui pendekatan koordinasi ,integrasi dan sinkronisasi terhadap berbagai  permasalahan yang ada di daerah perbatasan khususnya di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, S.T,  mengucapkan terima kasih kepada Deputi dan rombongan karena dapat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga dapat melihat secara langsung kehidupan masyarakat Maluku Barat Daya, yang berada di beranda depan negara RI  karena berbatasan secara langsung dengan Negara Timor Leste dan Australia.

Baca Lainnya :

Sejumlah kebutuhan mendesak disampaikan oleh Bupati dalam rapat ini diantaranya, permasalahan infrastruktur yang belum memadai yakni transportasi laut dan darat, jalan di Pulau Wetar, sarana air bersih di Pulau Lirang dan Pulau Luang, pos lintas batas di daerah perbatasan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Selain itu juga menyangkut bahan bakar minyak yang begitu    mahal di Kab. MBD sehingga perlu adanya  Depo Pertamina serta perpanjangan runway Bandar Udara Pulau Moa.


Pada kesempatannya Dr. Robert Simbolon, MPA menyampaikan bahwa sejumlah  permasalahan yang disampaikan oleh Pemerintah Kab. MBD akan segera ditindaklanjuti sekembalinya bersama tim dari Kab.MBD melalui koordinasi dengan instansi–instansi terkait.

Menurutnya Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan kawasan perbatasan yang strategis dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain. Sesuai pemetaan BNPP, hampir semua pulau terutama pulau-pulau yang langsung berhadapan dengan perbatasan Negara memiliki potensi untuk digunakan sebagai exit-entry  point untuk negara RI ataupun Negara  tetangga.

Fokus BNPP sekarang ini adalah menangani kawasan perbatasan laut, karena berbeda dengan kawasan perbatasan darat, dimana untuk kawasan perbatasan laut semua titik bisa dijadikan exit-entry point. Tantangan terbesar untuk wilayah perbatasan bukan lagi berorientasi pada pembangunan infrastruktur tetapi lebih difokuskan pada aktivitas lintas batas negara.

Deputi menyebutkan  permasalahan mendasar Indonesia saat ini adalah belum ada kesepakatan antara Indonesia dan  Timur Leste  untuk menentukan sampai mana batas  antara Indonesia dan Timor leste di laut. Ini sangat berpengruh pada pembangunan pos pelayanan lintas batas negara.

Untuk  Kabupaten Maluku Barat Daya telah ditetapkan  3 Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Negara, dimana akan dibangun pos-pos pelayanan lintas batas negara yakni Tiakur, Kecamatan Pulau Moa, Tepa, Kecamatan Pulau-Pulau Babar dan Wonreli, Kecamatan PP. Terselatan. Ke-3 Pusat pelayanan pintu gerbang negara ini untuk sementara belum dapat dibangun karena masih terkendala perbatasan laut tersebut.  Kalwedo… (Kominfo21)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment