SOSIALISASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL RI

By admin15 17 Apr 2020, 09:38:18 WIB Pemerintahan
SOSIALISASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI OLEH KEMENTERIAN SOSIAL RI

Tiakur –malukubaratdayakab.go.id – Salah satu program yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial RI dalam rangka pencegahan Covid-19 kepada keluarga terdampak penyebaran Covid-19 di Indonesia adalah Program Bantuan Sosial Tunai. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara dalam Sosialisasi Bantuan Tunai oleh Kementerian Sosial dengan Gubernur, Bupati/Walikota se-Maluku dan Maluku Utara melalui video conference.  Hadir dalam vicon tersebuat Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku. Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, S.T didampingi oleh  Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum, Drs R.R Far-Far, Kepala Dinas PTSP, Sekretaris Dinas Sosial, dan Para  Kepala Bidang Dinas Sosial mengikuti vicon tersebut di Ruang Kerja Bupati MBD, Kamis (16/04/2020).

Bantuan sosial tunai (Bansos Tunai) adalah bantuan tunai yang diberikan kepada Kepala Keluarga sebesar Rp 600.000,- per bulan selama 3 bulan terhitung dari bulan April, Mei dan Juni. KK penerima bansos tunai ini adalah KK Non Program Sembako, KK Non PKH, KK Non Prakerja - Non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) + Nama KK dan Alamat, NIK dan  Nomor Telpon. Bantuan ini diberikan kepada 33 Provinsi diluar DKI Jakarta. Untuk Provinsi Maluku bantuan ini dialokasikan sebanyak 70.000 KK.

Baca Lainnya :


 Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam kesempatan tanya jawab dengan Menteri Sosial RI  menyampaikan atas nama masyarakat Maluku mengucapkan terima kasih  kepada Menteri  Sosial RI beserta jajarannya yang akan menyalurkan bansos tunai dalam pencegahan Covid-19 di Provinsi Maluku.

Lebih lanjut terkait dengan penyaluran bansos tunai ini, Gubernur Maluku memberikan beberapa usulan diantaranya yang pertama,  menggunakan data KPM yang terdampak Covid-19 selain Non DTKS yang menjadi acuannya. Kedua, mekanisme penyaluran bansos di Maluku kiranya dipertimbangkan untuk dapat diberikan selama 12 bulan. Ketiga, Mitra Kerja penyaluran bansos tunai ini (PT Pos & HIMBARA) agar dapat diberikan tanggung jawab secara baik tanpa alasan apapun sehingga tidak merugikan hak-hak KPM.

Terhadap usulan tersebut, Menteri Sosial menyampaikan dengan jelas bahwa  terkait  program ini sudah disesuaikan dengan keuangan negara  dan akan memperbaiki mekanisme penyalurannya agar tepat pada sasaran . Kalwedo... (Diskominfo-MBD)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment